Sejumlah kasus dugaan penyalahgunaan dana bantuan langsung tunai (BLT) dari Dana Desa kembali menghebohkan publik. Kasus-kasus ini menunjukkan adanya modus korupsi yang semakin canggih, dengan tindakan penyelundupan dan penggelapan uang BLT menjadi salah satu bentuk kejahatan yang merugikan masyarakat miskin.
Di Desa Gunung Rancak, Robatal, Sampang, dua warga diamankan oleh pihak kepolisian setelah terlibat dalam demo ricuh di depan kantor bank penyalur BLT Dana Desa. Demo tersebut berawal dari ketidakpuasan warga terhadap penyaluran bantuan yang dinilai tidak transparan. Kapolres Sampang AKBP Siswantoro menyatakan bahwa dua orang yang diamankan dianggap sebagai provokator yang memicu keributan.
Demo di kantor bank kemudian berlanjut ke kantor Kejari Sampang, tempat massa menuntut kejaksaan bertindak profesional dalam menangani kasus dugaan korupsi Bendahara Desa Desa Gunung Rancak. Agus, koordinator aksi, menilai penetapan tersangka dilakukan dengan tendensi politik. Ia meminta kasus ini dihentikan dan dikaji ulang karena menurutnya proses hukum tidak objektif.
Pihak kejaksaan membantah tudingan tersebut. Kasi Pidsus Kejari Sampang Satrio menjelaskan bahwa semua data dari bank penyalur sudah diamankan dan tidak ada tendensi politik dalam penyelidikan. Menurutnya, proses hukum dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
[IMAGE: BLT RAKYAT MISKIN DICURI Penyelewengan Dana Bantuan Langsung Tunai Desa Jadi Modus Korupsi]
Di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, sebanyak Rp 388 juta dana desa milik Penjabat Kepala Desa Tapandullu, Jumardin, hilang setelah diduga dicuri dari mobilnya. Peristiwa ini terjadi saat Jumardin dan bendahara desa sedang berbelanja untuk kebutuhan kantor. Dalam rekaman CCTV, terlihat seseorang mencuri kantong kresek berisi uang dari mobil kepala desa.
Jumardin mengungkapkan bahwa dana desa tersebut digunakan untuk pembagian BLT dan gaji perangkat desa. Ia telah melaporkan kejadian ini ke Polresta Mamuju dan Polda Sulbar. Kombes Pol Slamet Wahyudi, Kabid Humas Polda Sulbar, membenarkan laporan tersebut dan menyatakan bahwa penyidik Krimsus sedang melakukan penyelidikan.
[IMAGE: BLT RAKYAT MISKIN DICURI Penyelewengan Dana Bantuan Langsung Tunai Desa Jadi Modus Korupsi]
Di Bekasi, program bantuan ternak dari Dana Desa Tahun Anggaran 2024 di Desa Pantai Sederhana disorot karena dugaan tidak transparan. Jayat, Ketua Kelompok Ternak Domba, mengakui menerima 19 ekor domba bantuan pemerintah, tetapi hanya tersisa 17 ekor karena dua mati. Ia juga menyatakan bahwa biaya pembangunan kandang sendiri sebesar Rp 20 juta.
Mulyadi, anggota BPD Pantai Sederhana, mempertanyakan kejelasan data kelompok penerima bantuan dan mendesak audit penggunaan anggaran. Ia menilai ketertutupan informasi ini mengindikasikan adanya dugaan pelanggaran prosedur dalam pendistribusian bantuan.
Pihak Pemerintah Desa Pantai Sederhana hingga saat ini belum memberikan keterangan resmi meskipun telah dimintai konfirmasi. KabarGEMPAR.com akan terus menggali fakta-fakta di lapangan dan menelusuri lebih jauh penggunaan Dana Desa tersebut.
Publik berhak tahu: siapa yang menerima bantuan, berapa nilainya, dan bagaimana realisasinya. Dugaan penyelewengan dana BLT dari Dana Desa terus menjadi perhatian serius, baik dari masyarakat maupun lembaga pengawas. Proses hukum yang berjalan dan pemeriksaan yang transparan menjadi kunci untuk menegakkan keadilan dan memulihkan kepercayaan publik.
About the Author
